Sila Kelima Perspektif Maqashid Syari’ah dan Pemindahan Ibukota

Oleh: Dadang Irsyamuddin

Indonesia merupakan negara majemuk yang berusahan mengoptimalkan keadilan sosial bagi seluruh suku, agama, dan golongan yang ada. Keadilan sosial telah dijadikan bagian dari indikator kemajuan nasional karena ke 68 pendiri melalui BPUPKI telah meletakkannya sebagai salah satu dari lima filsafat dasar negara dalam bingkai pancasila yang bersifat inkulsif. Sila tersebut telah menjadi isu paling sering dibahas oleh masyarakat lintas kalangan dalam diskusi publik.

Para aktivis sosial ingin berusaha untuk membuat rancangan program demi meningkatkan kesejahteraan bersama yang adil dan tepat sasaran. Dalam penentuan indikator kesejahteraan sosial, ulama` muslim mengarahkan atensi publik kepada pendalaman maqashid syari`ah sebagai alternatif dari standar pengukuran barat yang menitik beratkan sisi material saja. Dalam prakteknya, keadilan sosial hanya dapat diperoleh melalui keterlibatan penguasa dengan jaminan dan legitimasi yang dimiliki sebagai wakil rakyat dalam perilaku sosial.

Secara konstitusial, hal ini tertuang melalui undang-undang dasar 1945 pasal 33 yang mengarahkan kita pada pemanfaatan barang publik bukan untuk kepentingan kapitalis dan pasal 34 tentang perlindungan terhadap rakyat kecil. Berbagai lingkup keadilan seperti komutatif, distributif, dan legalis harus dijamin oleh pemerintah demi terciptanya masyarakat yang aman dan nyaman sebagai wujud pelaksanaan ketetapan MPR no. I/MPR/2003.

Baca juga: Zakat sebagai Pendorong Investasi dan Aliran Ekonomi

Konsep tersebut juga diungkapkan oleh Jamaluddin Athiyah lewat komposisi maqashid syari`ah sesuai dengan skala pemberdayaan sosial yang mungkin dilakukan. Ia menambahkan bahwa cakupan keadilan tersebut dapat meliputi ranah individu, keluarga, lingkungan sosial, dan negara yang menjadi entitas keadilan yang komprehensif untuk seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, konsep historis yang luhur tersebut telah dinodai dengan legalisasi tindakan amoral yang terjadi dalam skala nasional.

Dalam hubungan antar personal, masyarakat muslim yang menyerukan kebajikan revolusionis telah dilabeli secara global sebagai radikal tanpa ada pembelaan yang berarti dari negara. Bahkan, pemerintah telah rela melupakan jasa para syuhada` lantaran keberpihakan kepada golongan kecil yang berkepentingan. Dalam skala yang lebih luas, berbagai macam perusahaan besar asing diizinkan membeli kedaulatan negara dan menjajah pasar ekonomi Indonesia tanpa menyediakan sumber pemberdayaan rakyat kecil yang cukup dengan ratio gini sebesar 0,389 pada maret 2018. Dari fakta bahwa setengah dari kekayaan Indonesia hari ini dikuasai oleh hanya satu persen populasi nasional sehingga luka atas janji konstitusional semakin lebar.

Fenomena baru kian memperburuk keadaan dengan gagasan pemindahan ibukota negara ke pulau Kalimantan yang ditolak oleh berbagai pihak terutama dalam segi pembiayaan. Kajian tata ruang terapan dari kacamata reformis sejauh ini menjelaskan bahwa Jabodetabek memiki permasalahan urbanisme yang pelik dari tingkat kemacetan nomor 7 dunia dengan estimasi kerugian 56 trilyun per tahun di 2013 hingga tingkat kepadatan nomor 9 pada tahun 2017 yang dianggap telah menjadi alibi yang cukup untuk pemindahan ibukota keluar pulau.

Baca juga: Wakaf untuk Sumber Ketahan Finansial Pendidikan

Menurut BAPENAS, gagasan ini diangap penting agar ibukota negara dapat menjadi simbol yang mereprentasikan identitas bangsa yang modern, berstandar internasional, dan mempermudah tata kelola kenegaraan yang akan memakan biaya sebesar 466 trilyun. Sumber dana tersebut berasal dari konstribusi APBN sebesar 19% dan sisanya dilelang melalui KPBU dan investasi swasta. Hal ini menandakan, pemerintah memakai dana pinjaman badan usaha lain sebesar 377,46 trilyun untuk pembangunan ibukota baru dengan konsekuensi dan syarat-syarat yang menguntungkan investor dan tidak banyak menyatakan keberpihakan kepada rakyat.

Program akhir periode pertama presiden Jokowi ini perlu mendapatkan kajian yang lebih dalam untuk menjamin tegaknya keadilan sosial yang komprehensif. Jika ditilik melalui tiga tingkatan maqashid syariah, dana sebesar itu hanya berada di tingkat ke tiga atau tahsiniyah atau pelengkap saja. Belum ditambah dengan beban hutang serta kompensasinya yang ditanggung oleh negara disamping pembangunan konsumtif tersebut yang hanya akan dinikmati oleh petinggi kekuasaan saja. Secara urgensi (dharuriyah), alokasi dana tersebut itu dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang sosial ekonomi dengan pembangunan 33.334 pasar tradisional, 29 kampus UIII, 670 stadion papua bangkit, 6.134 tower rusunawa kampung bebek, dan 66 taman safari Semarang sekaligus.

Pemerintah diharap tidak hanya mengikuti langkah Malaysia dalam pemindahan pusat pemerintahan masa lalu tetapi harus dengan diikuti dengan penyelidikan mendalam sesuai dengan kearifan dan polemik lokal. Ibukota Jakarta memang dipenuhi dengan problema politik dan geografis yang pelik yang dimana pengentasannya telah menjadi janji kampanye presiden Jokowi pada saat kampanye pencalonan gubernur dan presiden dulu. Penegakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia merupakan mandat konstitusional dan syari`ah yang menjadi tanggungan pemegang kekuasaan sehingga pencanangan setiap program nasional tidak boleh keluar dari relnya sebelum rakyat mengambil mandat agensi sosial dari para wakil rakyat.

Lainnya dari Pps Unida:

Prof. Mehmet Bulut: Wakaf adalah Warisan Islam

Beda ‘Idul Adha di Indonesia dan Turki, Kesan Mahasiswi IZU Turki

Hikmah ‘Idul Adha: Mengambil Ibrah dari Kisah Nabi Ibrahim