“Umat Islam Tidak Boleh Meninggalkan Politik!”

“Seburuk apapun fenomena politik praktis yang terjadi di Indonesia, jangan sampai umat Islam meninggalkan politik!”, tegas Dr. KH. Lalu Zulkifli Muhadli, SH., MM, Rektor Universitas Cordova Taliwang Sumbawa Barat, menimpali diskusi hangat antara program studi Doktoral AFI bersama dosen program studi Hubungan Internasional Sabtu pagi (15/1). Ilmu politik menjadi salah satu sasaran dalam proses islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer yang menjadi mega proyek Universitas Darussalam Gontor. Beliau mencontohkan berbagai propaganda yang dicecarkan bertubi-tubi dalam proses menggaet suara rakyat. Sehingga terbentuklah opini masyarakat yang diyakini meski bertabur bumbu kebohongan.

Acara diskusi ini adalah kegiatan rutin dwi pekanan Fakultas Humaniora yang terdiri atas prodi Hubungan Internasional dan Ilmu Komunikasi yang diikuti oleh seluruh jajaran dosen. Ini sangat krusial mengingat sebagian besar dosen humaniora merupakan alumni perguruan tinggi umum. Uniknya, diskusi kali ini berhasil mendatangkan narasumber spesial dari Universitas Cordova Taliwang, Dr. Zulkifli Muhadli, yang sudah banyak makan garam di bidang politik baik secara teoritis ideologis maupun secara praktis di lapangan. Ini sesuai kualifikasi beliau sebagai mantan Bupati Sumbawa Barat selama 2 periode berturut-turut, sejak tahun 2005 hingga 2015. Alumni KMI Gontor tahun 1977 ini juga sempat mengenyam pendidikan di luar negeri, tepatnya di program Executive Education Harvard Kennedy School of Government USA tahun 2011, setelah sebelumnya menuntaskan pendidikan perguruan tinggi S1 Institut Pendidikan Darussalam Gontor (1982), S1 Universitas Mahendradata (1998), S2 Universitas Mataram (2006), dan S3 Universitas Merdeka Malang (2009).

Dalam kajian pembuka diskusi ini, Dr. Zulkifli menilik sejarah politik, sejarah ilmu politik, dan hubungan politik dengan Islamic values. Beliau menitikberatkan bahwa dalam proses islamisasi politik yang perlu diperhatikan khusus adalah bagaimana cara menerapkan nilai islam dalam Al-Quran dan sunnah ke dalam kaliber negara dengan sistem politik yang bersifat opsional, sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Indonesia sungguh beruntung dengan dasar negaranya Pancasila. Karena Pancasila sudah banyak mengadopsi nilai-nilai Islam dalam bernegara. Sebut saja, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Jelas dalam sila ini nilai tauhid merupakan nilai Islam yang diadopsi oleh para soko guru pendiri bangsa di awal penyusunan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjelang kemerdekaan. Sisanya, masih banyak PR para politikus dan negarawan muslim dalam menerapkan nilai politik Islam, seperti nilai kesejahteraan, keadilan, syura/musyawarah, musaawah/persamaan, hurriyyah/kebebasan, dan ekonomi syariah. Meski pada kenyataannya saat ini, para politikus kerapkali berpolitik dengan pendekatan pragmatis, yakni memusatkan 4 agenda utama: mendapatkan kekuasaan, mengaturnya, memperluasnya, dan mempertahankannya.

Diskusi ini menghasilkan poin-poin penting untuk dikaji dan disebarkan ke masyarakat luas. Di antaranya adalah pengungkapan bahwa hakikat politik pada asalnya suci. Namun kemudian dikotori oleh para praktisi politik dengan berbagai kecurangan dan ketidakadilan, seperti money politics dan semacamnya. Wacana politik yang kotor terus digaungkan sehingga menimbulkan keresahan agar umat Islam membenci politik dan tidak mau terjun politik, bahkan memusuhinya sebagaimana dipraktikkan oleh sebagian kelompok Islam di Indonesia. Walhasil, politik negara akan dikuasai musuh-musuh Islam yang beragendakan menyiarkan Islamofobia dengan berbagai cara dan pencitraan. Ujungnya, Islam beserta seluruh nilainya akan dimusuhi, ditakuti, dan ditinggalkan. Maka, lenyaplah nilai Islam dalam masyarakat dan negara yang berujung pada penodaan pada nilai kemanusiaan dalam skala besar serta kehancuran sebagaimana ditemui pada akhir-akhir ini.

Dua jam berlalu sejak pukul 10, diskusi ini berlangsung hangat dan interaktif. Tercatat dua mahasiswa dan 3 dosen mengajukan pertanyaan demi pertanyaan untuk mengelaborasi pembahasan tentang kritisnya nilai Islam dalam politik Indonesia yang kini sedang terpuruk. Para penanya tersebut adalah Ustadz Shofi Mubarak, wakil dekan fakultas Humaniora, Rahmat Ferianto, Iqbal Maulana, Ustadzah Ida dan Ustadzah Afni. Acara diskusi ini menggaet Buya Zulkifli Muhadli sebagai narasumber tamu/visiting lecture sebagai bentuk pelaksanaan MoU antara Universitas Darussalam Gontor dan Universitas Cordova yang sudah berjalan lama. Diskusi yang melibatkan mahasiswa doktoral Aqidah dan Filsafat Islam ini merupakan feedback dan tindak lanjut dari tugas praktik Islamisasi yang diampu oleh Dr. Hamid Fahmy Zarkasy di semester ganjil.

Harapan ke depan, UNIDA Gontor mampu menjadi garda terdepan dalam proses Islamisasi politik di tingkat perguruan tinggi dan akademisi. Islamisasi politik ini dilakukan dengan menggali nilai Islam dari syariah, lalu mengislamkan cara pandang (worldview) dan bahasa istilah perpolitikan yang digunakan. Serta tidak serta merta menegasikan nilai politik dari Barat dan dari kearifan lokal yang sesuai dengan prinsip dasar Islam, seperti maqashidu syariah dan maslahah. Pelaksanaan politik di samping dengan trias politika juga dikawal dengan lembaga keempat yang berfungsi sebagai pengontrol proses penerapan value Islam di masyarakat. Ke depannya, diharapkan calon-calon pemimpin umat Islam mampu memiliki kualifikasi standar dan memahami nilai Islam secara menyeluruh untuk memudahkan penerapan nilai Islam dalam agenda-agendanya. Dari situlah, akan tercapai kesuksesan proses Islamisasi politik, baik secara teoritis maupun praktis.

Amir Hidayatullah, S.Ag.

Amir Hidayatullah, S.Ag.

Sarjana Ilmu Quran-Tafsir Universitas Darussalam Gontor, alumni KMI Gontor 2014 SMART Generation, dan 7 tahun mengajar di Gontor kampus 2. Pemain musik dan maniak teknologi ini sedang menempuh studi Magister Pascasarjana UNIDA Gontor bidang Aqidah dan Filsafat Islam sejak tahun 2020. Baca tulisannya di: http://profius.my.id
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Artikel Terkait:

TOP